Ketidaksetaraan Ekonomi Memicu Kemarahan Masyarakat di Indonesia
Liga335 – Ketidaksetaraan Ekonomi Memicu Kemarahan Publik di Indonesia Gelombang demonstrasi yang meletus di berbagai wilayah Indonesia baru-baru ini sebagian dipicu oleh semakin melebarnya jurang antara kaya dan miskin. Ketidaksetaraan ekonomi semakin terlihat jelas, terutama jika dibandingkan dengan manfaat yang melimpah yang diterima oleh pejabat negara, yang memicu kemarahan publik.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio Gini—indikator ketimpangan pendapatan—naik dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.
Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin buruk di negara ini.
“Jika melihat akar masalahnya, alasan mengapa masyarakat bereaksi begitu kuat memang karena masalah ketimpangan ekonomi,” jelas ekonom senior Tauhid Ahmad dalam program detikSore beberapa waktu lalu, yang dikutip pada Jumat (5 September 2025).
Salah satu indikator jelas dari semakin lebarnya jurang antara kaya dan miskin dapat dilihat dari data simpanan yang dicatat oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Simpanan kurang dari Rp 100 juta. Pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta melambat, sementara simpanan di atas Rp 5 miliar mengalami peningkatan tajam. “Simpanan di bawah Rp 100 juta menurun, tetapi simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh dengan cepat.
Pertanyaannya adalah apakah akan ada langkah-langkah jangka pendek untuk mengurangi ketidakseimbangan ini,” kata Tauhid.
Pertumbuhan Simpanan yang Melambat Menurut LPS, pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta mencapai 26,3% selama periode Juli 2016–Juli 2019. Namun, dari Juli 2021 hingga Juli 2024, pertumbuhan melambat menjadi hanya 11,9%.
Simpanan dalam kisaran Rp 100 juta hingga Rp 200 juta juga melambat—dari pertumbuhan 29,4% antara Juli 2016–Juli 2019 menjadi hanya 13,3% selama Juli 2021–Juli 2024.
Di sisi lain, simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 29,7% pada 2016–2019 dan meningkat lebih tinggi lagi, menjadi 33,9%, antara Juli 2021–Juli 2024. Kelas menengah Indonesia juga menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan.
Banyak yang mengalami penurunan, sementara Bank Dunia melaporkan bahwa kelas menengah semakin tertinggal dibandingkan kelas atas dan bawah. Bank Dunia da Data menunjukkan bahwa kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta pada tahun 2024.
“Tidak ada upaya konkret untuk mempertahankan daya beli kelas menengah.
Kebijakan pajak sangat penting—seperti royalti musik, pajak 0,5% untuk UMKM, dan PPN. Menurut saya, kebijakan-kebijakan ini perlu direvisi untuk meningkatkan daya beli kelas menengah,” tegas Tauhid.
