Pakar UGM Serukan Reformasi Ekonomi dan Demokrasi di Pemerintahan Baru Indonesia
Taruhan bola – Dumairy menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kinerja ekonomi Kabinet Merah Putih secara subyektif, karena tidak semua program kabinet saat ini merupakan inisiatif baru.
Beberapa program yang sedang berjalan merupakan warisan dari kabinet sebelumnya, Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
“Tidak mudah (menjalankan program warisan) karena tidak semua program itu inisiatif Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM bertajuk “Prediksi Masa Depan Demokrasi Ekonomi dan Politik pada Pemerintahan Baru” di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU), Sekolah Pascasarjana UGM, Jumat (31/1).
Target pembangunan ekonomi 2025 diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Tingkat pengangguran juga ditargetkan menurun dan indeks modal manusia meningkat.
Dumairy meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan harus mengiringi target-target pembangunan tersebut agar dapat tercapai.
” Prioritas pembangunan ekonomi harus dipasangkan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa prioritas pertumbuhan kurang konstitusional,” kata Dr.
Dia menyarankan agar pembangunan ekonomi Indonesia harus menekankan prinsip-prinsip nasionalisme, dimana pemerintah dapat menata ulang kontrol atas sumber daya ekonomi seperti pertambangan dan tanah.
Selain itu, skema pengolahan hilirisasi dapat dibuat lebih inklusif sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasilnya.
“Rakyat harus merasakan manfaatnya,” katanya.
Arie Sujito, sosiolog politik UGM, menyoroti bahwa pemerintah masih belum serius menangani kinerja BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengatasi ketidakadilan dalam klaim dan memastikan manajemen yang lebih efisien.
“Tidak boleh ada ketidakadilan dalam sistem layanan kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr.
Sujito menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang tinggi menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya, sementara alokasi anggaran yang tidak memadai hanya akan memperburuk situasi pengembangan sumber daya manusia di negara ini.
Universitas, sebagai institusi pendidikan, seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan daripada terlibat dalam proyek-proyek yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti keterlibatan dalam kegiatan pertambangan.
“Demokratisasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan dapat menimbulkan persaingan antar kampus dalam memperebutkan pertambangan, yang dapat menimbulkan jebakan di kemudian hari,” katanya.
Namun, Dr. Sujito tetap optimis bahwa situasi ini dapat diatasi jika masyarakat, khususnya mahasiswa, berkonsolidasi untuk mendorong perubahan.
Jika masyarakat terlena dengan kondisi saat ini, transformasi ekonomi dan demokrasi politik akan sulit dicapai.
Sebaliknya, gerakan mahasiswa dengan konsolidasi yang kuat akan mendorong transformasi demokrasi, seperti yang terlihat ketika mahasiswa melakukan protes menuntut pembatalan PPN 12%.
“Saya yakin mahasiswa bisa menjadi agen potensial dalam mendukung transformasi demokrasi. pembentukannya,” tutupnya.
