Para Ahli UGM Mendesak Dilakukannya Reformasi Ekonomi dan Demokrasi di Pemerintahan Baru Indonesia
Liga335 – Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kinerja ekonomi Kabinet Merah Putih secara subjektif, karena tidak semua program kabinet saat ini merupakan inisiatif baru.
Beberapa program yang sedang berjalan merupakan warisan dari kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.
“Tidak mudah (menerapkan program-program warisan) karena tidak semuanya merupakan inisiatif Prabowo-Gibran,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Rakyat UGM bertajuk ‘Prediksi Masa Depan Demokrasi Ekonomi dan Politik di Pemerintahan Baru’ di Gedung Pusat Antaruniversitas (PAU) UGM, Sekolah Pascasarjana UGM, Jumat, 31 Januari 2025.
Target pembangunan ekonomi tahun 2025 diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem. Tingkat pengangguran juga ditargetkan menurun sementara indeks sumber daya manusia meningkat.
Dr. Dumairy meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata harus menyertai target-target pembangunan ini agar dapat tercapai.
“ “Prioritas pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa prioritas pertumbuhan kurang konstitusional,” kata Dr. Dumairy.
Ia mengusulkan agar pembangunan ekonomi Indonesia lebih menekankan pada prinsip-prinsip nasionalisme, dengan pemerintah mampu menata ulang pengendalian atas sumber daya ekonomi seperti pertambangan dan lahan.
Selain itu, skema pengolahan hilir dapat dibuat lebih inklusif sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasilnya.
“Rakyat harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sosiolog politik UGM, Dr.
Arie Sujito, menyoroti bahwa pemerintah belum secara serius menangani kinerja BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pelayanan kesehatan diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan dalam klaim dan memastikan pengelolaan yang lebih efisien.
“Tidak boleh ada ketidakadilan dalam sistem kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Dr. Sujito menyoroti bahwa biaya pendidikan yang tinggi menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya, sementara alokasi anggaran yang tidak memadai justru memperburuk kondisi pengembangan sumber daya manusia di negara ini.
Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan, seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan daripada terlibat dalam proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti keterlibatan dalam kegiatan pertambangan.
“Demokratisasi yang berlebihan dalam pendidikan dapat memicu persaingan antarkampus terkait pertambangan, yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan,” ujarnya.
Namun, Dr. Sujito tetap optimis bahwa situasi ini dapat dikelola jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu untuk mendorong perubahan.
Jika masyarakat menjadi puas dengan kondisi saat ini, transformasi ekonomi dan demokrasi politik akan sulit dicapai.
Sebaliknya, gerakan mahasiswa yang solid akan mendorong transformasi demokrasi, seperti yang terlihat ketika mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembatalan PPN 12%.
“Saya yakin mahasiswa dapat menjadi agen potensial dalam mendukung transformasi demokrasi “pembentukan,” pungkasnya.
